Memutus Mata Rantai Pemboman Ikan

250px-BlastfishingTragedi kemanusian. Demikian para aktivis LSM dan pemerhati hak asasi manusia menyebut tragedi berdarah Tambolongan, Selayar pada akhir tahun 2005. Ketika itu nelayan Muddaing, meninggal diterjang peluru, sebagai ekses dari konflik antara nelayan pembom dan nelayan peduli konservasi. Berawal dari nelayan pulau Polassi terdiri dari Firman bersama enam orang yang akan melakukan pengeboman ikan. (inzet foto dari http://en.wikipedia.org/wiki/Blast_fishing)

Ketika itu, puluhan orang warga Tambolongan dengan menggunakan 6 buah perahu menghadang armada nelayan dari Pulau Polassi di sekitar perairan Taka Nambolaki, sekitar pulau Kayu Adi di ujung selatan pulau Selayar.

Karena dianggap mengganggu dan merusak mata pencaharian nelayan lokal maka dalam perjalanan, terjadi aksi perkelahian antara warga Tambolangan dengan kelompok Firman. Firman diduga tewas akibat bomnya sendiri setelah berusaha melakukan perlawanan terhadap warga Tambolongan. 38 orang warga Pulau Tambolongan mendekam di kantor tahanan Polres Selayar yang diduga terlibat perkelahian dengan pembom ikan dari desa lain.

Mereka yang terlibat perkelahian antar warga pulau yang disebabkan oleh konflik kepentingan dalam memandang bentuk pemanfaatn hasil laut yang ramah lingkungan dan praktek penggunaan bom.

Potensi Besar, Salah Kelola

Dari berbagai rilis penelitian dan beberapa analisa lapangan, tergambar bahwa laut dan utamanya terumbu karang telah lama menjadi media sosial, budaya dan ekonomi. Selain fungi sosial budaya, seperti aturan budaya sasi di Maluku, laut atau terumbu karang juga menyimpan nilai ekonomi yang sangat besar. Penggunaan bahan peledak, racun sianida dan pengambilan batu karang, hanya akan memberikan keuntungan jangka pendek pada beberapa orang pengusaha bermodal besar saja, tetapi merugikan seluruh masyarakat pada masa datang.

Penangkapan ikan dengan bius memberikan manfaat sebesar 33.000 dolar AS per kilometer persegi terumbu karang dalam jangka waktu analisis sekitar 25 tahun. Tetapi kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan hasil tangkapan dan pariwisata sebesar 43.000 – 476.000 dolar AS per tahun perkilo meter persegi. Manfaat yang didapat perorangan dari penangkapan dengan bahan peledak hanya 15.000 dolar AS, tetapi kerugiannya mencapai 98.000-761.000 dolar AS per kilometer perseginya, karena fungsi daya dukung perikanan menurun, fungsi perlindungan pantai hilang dan fungsi pariwisata habis.

Kerugian yang ditimbulkan akibat pengambilan batu karang juga tidak sedikit, yakni sekitar 176.000-903.000 dolar AS, sedangkan keuntungan yang didapat perorangan hanya 121.000 dolar AS per kilometer persegi (Cesar, 95). Pemboman ikan dengan cara destruktif ini akan merugikan sekitar 521,4 juta dolar AS, sedangkan manfaat jangka pendek didapatkan hanya 475.5 juta dolar AS, artinya manfaat netto yang dinikmati masyarakat minus 46 juta dolar AS. Kalau dihitung secara cermat, masyarakat malahan menjadi rugi.

Dari perbagai catatan dan pengamatan penulis, kawasan segitiga Bali-Sulawesi-Nusatenggara adalah kawasan yang paling intensif berdenyut dalam kegiatan ilegal ini. Suplai pupuk dari Malaysia lewat Tawau dan belakangan masuk ke Selayar lewat Batam serta melalui pelabuhan Pare-Pare untuk kawasan utara Sulawesi Selatan, menjadikan kegiatan ini mengalami eskalasi yang besar-besaran. Banyak kejadian ledakan bom, yang awalnya diduga kegiatan teroris ternyata hanya insiden perakitan bom ikan yang meledak karena kesalahan teknis. Seperti tragedi Pasuruan, yang menewaskan beberapa anggota keluarga tahun lalu.

Dengan alasan ekonomi, nyawa taruhannya. Mereka bermain dengan bom ikan, bahan dan alat tangkap yang melanggar aturan negara. Jelas sekali, bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Premis bahwa ini terkait kebutuhan perut dan urusan menyambung hidup, mestinya ditolak. Hanya pengusaha-pengusaha besar yang bisa mendatangkan pupuk dari Malaysia. Hanya eksportir dan importir yang bisa menyediakan armada dan paket distribusi yang mahal itu.

Terdapat eskalasi yang hebat di mana banyak nelayan-nelayan dari sekitar pulau-pulau Makassar telah sampai di Maluku dan Papua, termasuk ke Kalimantan Timur dan Selatan menandakan mereka didukung oleh modal yang besar.

Penulis pernah mengunjungi salah satu kantor kepolisian di Makassar pada tahun 90-an yang menyita sekitar 6 ton pupuk asal Malaysia. Ini menunjukkan betapa kegiatan ini bukan lagi urusan ekonomi skala kecil apalagi tradisional, tetapi melibatkan jaringan besar. Urusan kepentingan perut (makan) adalah motivasi paling dasar dari manusia namun cara mendapatkannya haruslah bertanggung jawab. Memang disadari faktor kesadaran dan tidak kuatnya tatanan sosial kita cenderung menjadi entry point merebaknya kegiatan merusak ini.

Terkait motivasi ini, salah satu prasayarat langgengnya kebutuhan dasar itu mutlak ditopang oleh dua prasayarat lain yaitu “jaminan” keamanan dan dukungan kemudahan barang dan bahan melakukan kegiatan tersebut. Mengapa mereka berani membom ikan? Dan kenapa tidak ada tindakan berarti untuk menguranginya?

Sejauh ini, upaya pemerintah untuk membasmi kegiatan ini stagnan, malah cenderung dibiarkan. Pemerintah tidak melakukan perubahan signifikan dalam membenahi kelembagaan pemerintah terkait fungsi kontrol dan pengelolaan kekayaan hayati ini. Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah beberapa kali berganti baju itu, pun belum optimal melakukan pembenahan kelembagaan untuk daya dukung operasional, monitoring, pengawasan serta penindakan.

Salah satu contoh nyata adalah, masih dikelolanya Taman Nasional Laut Taka Bonerate yang kesohor itu di bawah naungan Departemen Kehutanan. Sedangkan, pada tingkat departemen masih terjadi silang sengketa pengelolaan lalu bagaimana dengan daerah? Bisa dibayangkan betapa kisruhnya penanganannya.

Memutus Mata Rantai

Terhadap isu destructive fishing, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan: Pertama, Meningkatkan komitmen penegakan hukum pemerintah. Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak Pasal 1 ayat (1), yaitu memiliki bahan peledak secara tidak sah dengan ancaman minimal hukuman penjara 20 tahun, hukuman seumur hidup sampai tingkat hukuman mati.

Selama ini, terlalu ringan hukuman bagi penyedia bom dan pelaku yang melibatkan kawan atau nelayan di sekitarnya meninggal karena bom. Langkah-langkah persuasif dan preventif sangat perlu digalakkan untuk mengawasi peredarannya, termasuk melakukan langkah-langkah hukum agar bisa meminimalisir eskalasinya pada wilayah-wilayah kunci seperti pelabuhan dan pusat pendaratan ikan.

Kedua, Menodorong berlangsungnya pengelolan bersama. Selama ini penerapan aturan pengelolaan dan lemahnya pendampingan teknis perikanan menjadi kendala. Tawaran alternatif kegiatan yang berkelanjutan kurang digalakkan. Kegiatan budidaya perikanan, ekstensifikkasi alat tangkap yang ramah lingkungan susah diakses oleh nelayan kecil.

Mestinya, ketika masayarakat pesisir utamanya nelayan, mengalami tekanan ekonomi, mereka bisa berekstensifikasi dengan berbagai cara atau alat tangkap yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Minimnya informasi dan data tentang kondisi sosial ekonomi pesisir sangat berpengaruh dalam menawarkan alternatif usaha. Pengelolaan perikanan yang sangat kompleks dan open access itu, hanya bisa diefektifkan dengan prinsip kerjasama antar stakeholders. Sebuah kolaborasi pengelolaan yang memberikan laternatif usaha yang lebih ramah lingkungan dan tentu saja ekonomis.

Ketiga, Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat. Kapasitas yang dimaksudkan adalah menigkatkan pengetahuan tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan konservasi, kesadaran hukum politik baik pada aparat penegak hukum dan juga masyarakat pesisir. Ini penting untuk mengawal undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Rekrutmen staff yang salah dan enggannya bekerja pada jarak lokasi yang jauh kerap menjadi faktor penghambat melakukan pengawasan.

Faktor, laut sebagai open access, juga mestinya perlu dihilangkan karena telah cukup banyak aturan, seperti UU Perikanan tahun 85, undang-undang konservasi tahun 1990 dan sebagainya yang ujung-ujungnya penegakan aturan atas wilayah-wilayah eksploitasi.

Beberapa unsur seperti Angkatan Laut, Kepolisian, Aparat pembinaan teritorial, jagawana kehutanan, staff dinas perikanan mempunya otorisasi untuk menyidik kegiatan ini jika mempunyai komitmen yang baik. Dengan kerjasama dan komunikasi yang efektif, kendala seperti kurangnya barang bukti, dan jarak yang jauh kerap menjadi faktor penghambat penegakan hukum seperti dapat diatasi.

Kini masalah terumbu karang meminta perhatian serius. Sebagian besar telah rusak berat, dan mengancam masa depan dan keanegaraman hayati laut kita. Sebuah pesan bahwa masa depan anak cucu kita juga terancam. Mendorong penguatan akar rumput dengan persuasi dan membangun kesadaran bersama bahwa kekayaan laut adalah titipan anak cucu adalah salah satu awal yang baik.

Sayangnya, hanya sedikit pihak yang mempunyai ketertarikan untuk menyuarakan salah satu aset dunia sangat penting ini.

Advertisements

About reefberry

orang biasa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s