Geliat Ekonomi Kerakyatan di BPR Galesong

Suasana sedang terik di wilayah Kecamatan Galesong, Takalar pada pertengahan bulan Mei 2009. Setelah melewati jalan poros Limbung-Galesong, saya berbelok ke selatan pada jalan tak beraspal. Warga menyebutnya jalan pengerasan. Debu meliuk-liuk dihembus angin musim Timur. Motor saya berhenti di depan rumah yang terlihat berbeda dengan rumah-rumah warga lainnya. Rumah batu, demikian warga menyebut bangunan semacam ini. Lelaki yang saya cari sedang berdiri di depan pintu.. Nampaknya sedang berkemas untuk keluar.

“Masih ingat?” Kataku. Dia tersenyum seperti mereka-reka tapi mulutnya terkunci.

“Kukaluppaimi ingka…” katanya dalam bahasa Makassar. Lupa tapi…, katanya. Dia coba-coba mengingat, tapi tetap tidak mengenalku. Setelah menyebut nama dan mengingatkan bahwa kami pernah satu kelas di SMP Galesong, diapun tertawa lepas. Kami memang pernah sekelas, punya nama yang sama dan nama orang tua yang sama, Daeng Salle.

Saya mengunjungi kawan ini, setelah saya dengar dari kawan sekantor bahwa dia kini adalah staf pada satu lembaga keuangan penting di pesisir Galesong, tepatnya di Kota Galesong. Lembaga keuangan yang sudah banyak membantu kehidupan sosial ekonomi yang terkenal merupakan wilayah yang dominan warganya adalah nelayan dan pelaut ulung.

Namanya Kamaruddin Salle jebolan Sastra Indonesia pada Universitas Hasanuddin, bersama dia, setahuku ada tiga alumni seangkatan kami di SMP Galesong pada kurun tahun 1983-1986 dan sempat mengenyam pendidikan universitas di Makassar tepatnya di Universitas Hasanuddin, satu kawan lain adalah Sitti Aminah, lulus pada Fakultas Sosial Politik.

“Beda sekalimaki” Katanya, menyebut saya terlihat berbeda. Kami memang semakin menua, saya terlihat gemuk dengan berut buncit dan dia terlihat mulai menipis rambutnya.

Kami bertemu setelah 23 tahun lamanya, saling bercerita tentang teman-teman SMP yang sudah berpencar dan melanjutkan hidupnya. Tentang, Ganna`, teman sepermainan kami semasa SMP, kini berdagang dan sudah berpredikat haji serta tinggal di Kampung Kalukuang, Abidin yang bekerja di Surabaya serta Bani yang berjualan sayur-mayur dari Galesong ke Makassar. Saya bercerita tentang pertemuan dengan Sangkala yang berjualan buah-buahan di Kota Palopo, serta Amir yang bekerja di salah satu biro perjalanan di Makassar.

Kini, dia tinggal di Dusun Balla Parang ditemani istrinya yang juga belum setahun pulang dari tanah suci Mekkah. Mereka dikaruniai seorang putri. Sayapun tidak menyia-nyiakan pertemuan ini dengan mengutip beberapa informasi, pengetahuan tentang aktivitas pengalamannya bersama BPR. Saya ingin menceritakan dinamika lembaga ekonomi pedesaan pesisir dan denyut satu lembaga perbankan tingkat desa yang disebut BPR Bank Perkreditan Rakyat.

Berlabuh di BPR
Sejak menyelesaikan kuliahnya, dia bekerja pada salah satu program nasional bertajuk SP3, program yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dia ditempatkan sebagai salah seorang sarjana penggerak pembangunan pedesaan di Kabupaten Barru. Hingga pada 2000. Setelah itu dia kemudian berlabuh di salah satu Bank Perkreditan Rakyat, BPR di Galesong. BPR ini diresmikan oleh Menteri Keuangan, Mari’e Muhammad pada bulan September, 1996 dan dikenal sebagai Badan Perkreditan Rakyat Gerbang Masa Depan atau Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pantai, Galesong.

“Adalah Ashar Karateng, yang membaca pengalaman kerja saya untuk dapat diterapkan di Galesong, kampung halaman sendiri” Katanya. Nama yang disebutnya itu adalah rekan sekerja saya.

BPR Galesong, didirikan berdasarkan akta notaris Harina Yusuf, SH, No. 9, tanggal 27 Oktober 1995, dan mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan keputusan No. C2-821 HT.01.01.TH.96, tanggal 19 Januari 1996, serta izin Menteri Keuangan RI, Keputusan No. KEP-166/KM.17/1996, tanggal 06 Mei 1996.

Menurut Kamaruddin, “Sumber pendanaan atau shareholder salah satunya adalah pemerintah kabupaten. Pada dasarnya, sharing dana dari pemerintah kabupaten, umumnya tidak dalam jumlah besar dan dianggarkan di APBD Takalar. Selain itu ada beberapa kelompok nelayan, dari koperasi seperti KUD Batara di Galesong Baru. Salah satu LSM di Makassar, dari BDN (sekarang Bank Mandiri) dan saham perorangan. Saat rapat tahunan, kerap kali beberapa pemegang saham tidak datang”

Beberapa nama penting dibalik usaha BPR ini adalah Haji Najamuddin Lewa, BA salah seorang tokoh pendidikan dan mantan anggota DPRD Takalar asal Galesong, juga HM Rusdi Rahman yang pernah sebagai direktur utama, serta Haji Maddolangang Tangnga salah seorang pejabat pemerintahan di Takalar.

“Saat ini, BPR dikelola oleh Direktur Haji Abdul Hafid Lallo MM, yang berdomisili di Takalar yang dibantu oleh seorang wakil yaitu, Haji Sattuhang” Kata Kamaruddin.

Wilayah target operasi adalah kawasan pesisir Galesong, yang membentang dari wilayah Galesong Utara berbatasan dengan Kota Makassar hingga ke selatan berbatasan ibukota kabupaten Takalar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, sangat beragam walau ciri ekonomi pesisir sangat kasat terlihat yaitu, kegiatan usaha perikanan dan perhubungan laut. Sejak awal tahun berdirinya, BPR sangat direspon kuat oleh para pelaku usaha utamanya perikanan. Ketika itu terdapat banyak pengusaha yang harus berjibaku dengan bank karena ancaman sita jaminan akibat ambruknya usaha sektor perikanan.

Di sepanjang pesisir Galesong, terdapat ribuan pelaku usaha perikanan laut dengan berbagai tingkatan sosial-ekonomi. Istilah punggawa-sawi atau semacam patron-client ekonomi dalam tradisi pesisir masih ditemui. Hubungan ini merupakan bentuk relasi ekonomi yang dianggap kerap menempatkan pekerja atau sawi sebagai pihak yang dirugikan namun dalam beberapa hal masih sangat dibutuhkan, misalnya, saling melengkapi dalam pengetahuan pelayaran dan keterampilan mengolah hasil. Beberapa sawi (pekerja biasa) masih betah bersimbiose dengan para punggawa atau pemimpin armada (yang kerap juga sebagai pemilik modal).

Sejarah Bank BPR Gerbang Masa Depan, dimulai sejak tahun 1993. Dilatarbelakangi oleh fakta tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Takalar. Aktivitasnya bermula dari inistiatif yang difasilitasi oleh Lembaga Mitra Lingkungan (LML) Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Sangat mencengangkan hasil temuan LML bahwa terjadi kesenjangan kepemilikan aset. Di mana hanya terdapat 3,5 % yang mempunyai asset 20 Juta dan sekitar 71 persen yang tidak mempunyai aset (Karateng, 2003). Saat berdiri terdapat 63 orang sebagai pemegang saham (pemerintah 25%, yayasan sosial 12,5%, kelompok masyarakat 5%, koperasi 3%, serta 48 orang masyarakat secara perorangan (52,5%).

Menurut Ashar, sejak didirikan pada tahun 1995 dan beroperasi pada bulan Mei 1996, kinerja keuangan bank senantiasa menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sebagai misal, dalam kurun waktu 5 tahun terkahir (1998-2003) asset bertambah dari Rp1,7 miliar hingga Rp3,47 miliar.

Untuk mengatasi besarnya kesenjangan antara kredit dan dana masyarakat itu, maka BPR pernah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri, PT PNM (Persero) dan Bank Indonesia. Mereka mendapat suntikan dana dalam bentuk KMK-KUK dari Bank Mandiri Cabang Makassar sebesar Rp 148 juta, dari Proyek Kredit Mikro (PKM) Bank Indonesia sebesar Rp 931,5 juta, serta dari PNM telah direalisir sebesar Rp 400 juta.

Dari catatan Kamaruddin Salle diperoleh gambaran, terjadi peningkatan pendapatan sebesar 21,18 persen, dari Rp344 juta (2000) menjadi Rp417 juta (2001), yang kesemuanya merupakan pendapatan operasional di mana 91,79 persen berasal dari pendapatan bunga serta 8,21 persen pendapatan provisi/komisi dan lainnya.

Sebagai gambaran, pada tahun 1998 jumlah asset adalah, Rp. 1,07 M dengan jumlah kredit Rp. 775 Juta sedang dana yang dikelola dari masyarakat sebesar Rp. 489 Juta sedang pada tahun 2002, jumlah asset sebesar Rop. 3,472 Milyar dan kredit yang didistribusikan sebesar Rp. 2,5 Milyar danaset yang dikelola dari masyarakat sebesar Rp. 1,66 Milyar. (Karateng, 2003).

Namun dalam perkembangannya, dari tahun ke tahun saham pemerintah kabupaten semakin bertambah dan mencapai 65 persen. Sisanya adalah para shareholder yang percaya dengan gagasan pengembangan ekonomi pesisir. Saat ini, BPR sudah mencoba beradaptasi dengan beberapa lembaga institusi perbankan, misalnya ikut menyesuaikan tingkat bunga. Saat ini suku bunga sudah 2% beberapa tahun lalu, 2,5persen. Namun demikian, menurutnya ini masih tinggi jika dibanding BRI yang mematok 1,8 persen.

Sampai saat ini secara umum, grafik usaha BPR sangat fluktuatif, dimana tahun-tahun pertama BPR sempat menangguk laba namun dalam perkembangannya pernah pula tidak untung. Tahun 2008, BPR untung walau masih rendah karena ada beberapa kredit macet. Nelayan, adalah salah satunya utamanya usaha patorani yang kerap bermasalah dengan tingginya biaya investasi dan nila jual telur ikan terbang yang cenderung anjlok dari tahun ke tahun.

Selain itu, semakin gencarnya bank di perkotaan seperti Sungguminasa dan Makassar untuk mencari nasabah ke desa-desa juga sangat mempengaruhi tingkat kompetisi dengan BPR. Namun demikian, tahun ini, ada beberapa permintaan kredit dari pengusaha dari Desa Palalakang dan Galesong Baru. Mereka berpikir untuk memperoleh suntikan dana. Di satu sisi, BRI sebagai bank pemerintah juga mulai sangat selektif dalam member kredit pada usaha nelayan.

“Ini juga sangat dipengaruhi oleh karakter para debitor yang kerap tidak mematuhi beberapa tanggung jawabnya karena beberapa alasan” Kata Kamaruddin.

Saat ini plafon kredit sangat besar namun kredit yang disalurkan masih sangat kurang. Dan masih merupakan plafon perorangan. Ketika plafon kredit tinggi debitur masih sangat banyak namun BPR harus selektif dalam memilih debitur. Saat ini kondisi perekenomian belum sepenuhnya membaik, ada indikasi gejala. Para pengusaha mengalami masa kebingungan atas ketidakpastian usaha. “Jelas sekali ada kebingungan pada pelaku bisnis, kata Kamaruddin”

Idealnya, untuk tidak terlalu beresiko, para pelaku usaha ini mesti patungan sumberdaya untuk membentuk unit usaha, misalnya mereka harus berbagi atau menghiumpun modal awal sebagai dasar investasi yang disodorkan ke bank untuk memperoleh kredit. Tentu saja dengan jaminan dari anggotanya. Karena sikap bank berdasar pada pengalaman betapa rentannya kegagalan investasi perikanan yang memang tidak pasti. Hasil tangkapan yang tidak pasti, rawannya kecelakaan di laut dan kompetisi yang semakin meninggi dalam mencari lokasi area tangkapan kerap menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku perbankan untuk memberikan kredit bagi pengusaha perikanan.

Mengapa BPR?
Besarnya keinginan untuk mendorong bergeraknya ekonomi pesisir, menjadi alasan misi berbasis lokal ini menjadi penting. Alasan pendirian BPR seperti dikutip dari wawancara dengan Ashar Karateng, adalah untuk mempercepat pelayanan keuangan pada pelaku usaha di pedesaan yang selama ini belum sepenuhnya dilayani oleh unit perbankan nasional serta masih banyaknya kredit yang pemerintah yang gagal di tingkat pelaku usaha termasuk nelayan.

Potensi pasar yang terbuka luas dan beragamnya pelaku usaha seperti sektor perikanan dan perhubungan laut menjadi pendorong lahirnya lembaga keuangan berskala menengah ini. Sebagai salah seorang aktivis LSM di Makassar yang mempunyai basis pengetahuan sangat luas pada pendampingan masyarakat desa, Ashar tahu persis bahwa pelaku usaha yang sudah turun temurun di Galesong merupakan target yang dapat menggerakkan roda perekonomian kawasan jika mampu dikembangkan secara tepat.

Dia menyebutkan bahwa, “Bukan perkara mudah untuk mendirikan BPR, utamanya pada wilayah yang telah ada cabang bank pemerintah. Kuatnya komitmen pemerintah daerah dan besarnya minat para shareholder yang membuat telur BPR-pun dierami oleh beberapa pihak”. Saat pendirian pemerintah Kabupaten Takalar bersedia menyiapkan dana dari APBD setiap tahun, juga pihak Bank seperti BDN (kini Bank Mandiri), salah satu LSM di Makassar, kelompok-kelompok nelayan dan koperasi unit desa di Galesong, maupun share individual.

Secara spesifik, gagasan pendirian BPR ini bermula dari program penguatan kapasitas sosial warga desa di sepanjang pesisir Galesong yang intens difasilitasi oleh Lembaga Mitra Lingkungan, salah satu LSM di Makassar. Mereka menempatkan staf untuk memfasilitasi lahirnya gagasan pemberdayaan sosio-ekonomi pedesaan berdasarkan sumberdaya lokal yang tersedia. Dari pondasi ini, dan dukungan persiapan sosial melalui pembentukan kelompok usaha mereka pun merintis satu lembaga keuangan BPR.

“Proses fasilitasi awal lembaga ekonomi merupakan langkah yang mesti mendalam dan menyeluruh. Tugas Fasilitator LSM adalah meningkatkan kesadaran para pelaku usaha atau kelompok-kelompok masyarakat, utamanya nelayan untuk menggalang kerjasama dalam perencanaan kegiatannya”, Kata Ashar.

“Pendekatan ini merupakan jawaban atas kritik bagi pembentukan lembaga keuangan yang kerap dianggap instan. Dari pendekatan ini, persiapan dan bangunan kesepahaman antara pelaku usahapun mulai digaungkan” Kata Ashar. Inilah yang menjadi latar belakang, berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Galesong. “Saat itu pola relasi antara pemilik modal dan nelayan kecil yang membutuhkan modal usaha sangat rentan pada ketakadilan pasar”.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang akan dihadapi BPR. Mereka harus berbenah agar kinerja saat ini dapat bertahan dan meningkat secara berkelanjutan di kemudian hari. Dalam hal ini, selain kekhasan operasional yang menyasar wilayah pesisir yang merupakan kunci sukses BPR seperti dikemukakan di atas, perlu dilakukan pendalaman terhadap faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan BPR. Sebagai misal, seberapa kuat lembaga-lembaga usaha produktif nelayan bertahan dari gejolak harga produk.

Terdapat mekanisme yang bisa digunakan oleh para pengelola dan pemegang saham untuk formulasi strategi dan pendekatan, misalnya rapat umum pemegang saham. Menurut catatan penulis, Bupati Takalar DR. H. Ibrahim Rewa, MM pernah menghadiri Rapat Umum (RUPS) PT. BPR di kantor BPR Kecamatan Galesong Kab. Takalar pada hari Rabu, 27 Februari 2008. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Takalar, Kapolres Takalar, para Camat, Komisaris Utama, para direksi, dan para pemegang saham PT. BPR Gerbang Masa Depan Galesong. Sejak berdiri pada bulan Juni tahun 2006, asset BPR saat ini sudah mencapai Rp. 2,510 Milyar, relatif berkurang dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Momen seperti itu, mesti menjadi ajang evaluasi atas kemajuan atau kendala yang dihadapi BPR untuk memutuskan langkah-langkah strategis yang lebih tepat” Kata Ashar menutup perbincangan kami.

Sedangkan menurut Kamaruddin, walau ditargetkan bagi pelaku perikanan namun saat dibanding beberapa tahun sejak berdirinya BPR nampaknya pelaku usaha perikanan semakin berkurang hanya sekitar 30 persen yang memanfaatkan skema kredit dibanding pelaku perdagangan umum dan pertanian, yang mencapai 60%.

Khusus untuk kelanjutan dukungan bagi usaha perikanan, Kamaruddin menimpali, “Bagaimana bisa terus mempertahankan segmen nelayan, jika BPR merugi”?

“Kini, bersama 11 orang staf lainnya termasuk direktur kami sedang menata operasi yang lebih efektif dengan memberi asistensi manajemen usaha para pelaku pertanian, perikanan dan perdagangan” Ujar Kamaruddin Salle. Kalimatnya terdengar optimis.

Advertisements

About reefberry

orang biasa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Geliat Ekonomi Kerakyatan di BPR Galesong

  1. Salam hormat,,
    baguslah klo ada BPR untuk nelayan..
    ada gak BPR untuk Petambak ikan/budidaya ikan bandeng?
    Terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s