Catatan Warga Tentang Perparkiran di Makassar

Saya menarik motor dari sesaknya kendaraan yang parkir di depan salah satu bangunan megah di Jalan Sudirman, Makassar. Kami baru saja mengikuti pesta perkawinan seorang sahabat. Seorang juru parkir tanpa rompi penanda mendekat. Spontan, saya menyerahkan selembar uang seribu. “Seribupi pak!” Katanya. Seraya menyebut angkat itu dia menoleh ke seorang aparat berseragam yang sedang berdiri di pintu gerbang.

Seperti biasa saat menolak permintaan seperti itu, saya mengeluarkan jurus ampuh, “sisabbuji doekku, iyya monjo” Hanya seribu uangku, itu saja, kataku dalam bahasa Makassar. Kamipun melenggang.

Lahan parkir di gedung itu memang luas jadi bisa dibayangkan berapa banyak kendaraan roda dua dan empat yang terparkir. Malam itu, saya menduga pengunjung di pesta itu mendekati seribuan dan jika menghitung jumlah kendaraan bisa mencapai dua ratusan. Dua ratus dikali duaribu, duaratus ribu bisa masuk di kantung hanya dalam hitungan sejam. Bagaimana dengan jam-jam berikutnya?

Cerita di atas adalah salah satu contoh siapa yang terlibat dan bagaimana bentuk dan “jebakan” aturan tak tertulis yang bisa merugikan warga. Alasannya, tidak jelasnya berapa semestinya yang menjadi biaya parkir.

Parkir semacam ini sifatnya kondisional karena mereka kerap berdalih, kegiatan perkawinan sebagai kegiatan ekstra alias luar biasa. Yang biasa adalah parkir pada rumah makan, rumah sakit, kantor swasta dan sebagainya. Mereka memang tidak mematok diberi lima ratus perak diambi, diberi seribua perak diambil tanpa uang kembalian.

Ada pula contoh lain yang jika mengamati arus parkir dan jumlah kendaraan yang dikutipnya hingga seribuan adalah di Toko Agung, depan Mall Ratu Indah, jalan Ratulangi. Tanpa rompi parkir tanpa karcis dari pemerintah kota, mereka mengutip seribu pagi pengendara roda dua dan mungkin dua ribu bagi roda empat. Saya perkirakan ratusan ribu mereka peroleh setiap hari. Dimana peran pemerintah kota? Adakah alirannya mengarah ke kas pemerintah?

Hal lain yang layak ditelisik adalah, sebegitu rapi dan kuatnya mereka hingga mereka tidak tergantikan di lahan parkir itu? Siapa di balik mereka? Apa jadinya jika ada pihak lain, katakanlah kekuatan baru yang hendak jadi tukang parkir di situ? Bukankah semua warga berhak menjadi tukang parkir. “Pasti ada yang backing!” Kata seorang kawan. Tapi siapa?

Satu lagi, di depan Yanti Toserba jalan Alauddin, jika Anda parkir hanya sepersekian menit di depan atm BNI atau BCA di sana maka jangan harap lolos dari biaya parkir. “Prittt…”. Saya malas mampir di atm ini, kutipan parkir membuat semua menjadi tidak rasional.

Memang disadari bahwa kebutuhan lahan parkir di kota modern seperti Makassar sangat tinggi. Berbagai fasilitasi dan bangunan publik membutuhkan ruang yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung. Pada kondisi seperti ini, pemerintah (legislatifdan eksekutif) harus turun tangan untuk menghindari duplikasi peran atau konflik kepentingan.

Saat ini, jika berbicara kepentingan di dunia ini hanya dua kepentingan, kepentingan umum/privat dan kepentingan publik. Kepentingan umum merupakan manifestasi individu atau hak orang perorang, biasanya tidak tertulis. Kepentingan kedua adalah kepentingan publik, kepentingan yang biasanya tertulis. Pada kasus tukang parkir yang meminta jasa parkir yang tidak lazim, memang kita berkata “tidak” dan atau meminta bukti atau karcis.

Saya yakin, telah ada aturan tentang perparkiran dalam kota Makassar. Telah banyak aturan tentang nilai dan batasan perparkiran. Pertanyaannya siapa yang mengontrol para tukang parkir liar? Bagi tukang parkir yang berompi, siapa yang mesti mengawasi mereka? Urusan publik tetap menjadi urusan unit-unit kerja pemerintah namun mesti dikonsultasikan dengan warga.

Pada kondisi ini, memang dibutuhkan kesadaran warga untuk tegas pada kesewenangan parkir namun demikian fungsi-fungsi pengawasan, evaluasi peraturan layak menjadi ranah perhatian pada eksekutif dan legislatif kota.

Lahan perparkiran dapat menjadi pendapatan asli daerah namun jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan efek sosial yang gawat. Bukan hanya masalah keadilan perlakuan tapi konflik horizontal (misalnya jika ada perang kelompok karena rebutan lahan parkir) karena kecemburuan sosial.

Sampai sejauh mana ya kepedulian para penentu kebijakan dalam kota terhadap kepentingan publik? Atau paling tidak sampai sebatas apa ya, mereka mengantisipasi pelaksanaan aturan supaya tidak terjadi gesekan kepentingan?

Advertisements

About reefberry

orang biasa
This entry was posted in Refleksi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s