Cerita dari Dandang, Konflik Itu Harusnya Tak Ada

Kemarin tanggal 2 Nopember 2009, seperti diberitakan oleh salah satu situs berita nasional, walau eskalasinya masih tergolong kecil, konflik antara warga desa di Kecamatan Sabbang meletus lagi. Seorang polisi terluka terkena senjata rakitan warga. Dua pemuda desa, yakni dari Desa Dandang dan Desa Tarue berseteru, mereka saling serang kemudian melarikan diri saat polisi datang. Tapi, polisi yang jadi korban luka.

Peristiwa di atas mengingatkan kita pada tahun 1993, saat rusuh Dandang, beberapa rumah hangus terbakar dan terjadi eksodus warga desa karena ancaman konflik. Situasi bisa diredam namun masih menyisakan kekhawatiran bagi banyak kalangan. Dandang saat itu menjadi potret kecil pemanfaatan sumberdaya alam dan dinamika sosial yang terjadi di pedesaan di jazirah Luwu.

Riak kecil di atas juga mengingatkan saya saat pertama kali menjejakkan kaki di jazirah Luwu. Tepatnya pada awal tahun 1994, setahun setelah kerusuhan Dandang, beberapa dari kami ditempatkan di Kecamatan Lamasi untuk mengikuti KKN. Beberapa kawan sempat khawatir karena mereka berdekatan dengan lokasi kejadian. Dalam hati sempat terlintas ketakutan jika membaca berita yang dilansir media tentang akar rusuh kala itu.

Mahasiswa gelombang 45 saat itu ditempatkan di desa-desa sepanjang jalan poros Palopo-Sabbang, mulai dari Desa Bosso hingga desa yang perbatasan dengan Sabbang, Desa Marabuana. Saya saat itu berlokasi di Desa Bolong, Dusun Batusitanduk. Desa percabangan antara jalan ke Sabbang dan Lamasi Pantai. Di percabangan ini pula, kontak-kontak sosial berjalan secara dinamis.

Saat pertama kali ke kawasan ini, kesan pertama adalah betapa mengagumkannya kondisi alam di salah satu bagian jazirah Luwu yang kesohor ini. Sungai-sungai yang mengalir deras, bersih, dan meliuk keluar masuk kampung, pepohonan yang masih padat seperti saat melewati Sungai Makawa. Menengok lebar dan bening sungai , hampir tiap pagi berkunjung ke jembatan Sungai Lamasi hingga menyentuh anak-anak sungai yang menawarkan airnya pada persawahan dan lahan kebun warga di sana.

Saya sangat menikmati saat mengayuh sepeda dari Batusitanduk hingga desa transmigran, Seriti di timur . Melepas penat pada anak-anak sungai di sekitar Walenrang dan sekitarnya. Bercanda dengan warga yang menjemur padi dan baru saja memetik kakao. Saban minggu, menikmati suasana pasar Walenrang.

Di sana, para pembeli dan pedagang hasil bumi dari Dusun Ilanbatu dan dusun-dusun dari “atas” datang membawa gula merah, telur bebek dan ayam kampung dan hasil kebun lainnya. Mereka bertemu dengan pendatang dari Palopo, dari pedalaman dan pesisir timur Luwu. Di pasar itu pula, para pembeli dari sepanjang poros jalan raya berdatangan, anak-anak muda bercengkerama satu sama lain dan sesekali melepas tawa dengan riang.

Interaksi warga bermula di situ. Para pelaku pasar yang datang dari daerah transmigran, para warga pegunungan, warga pendatang, tumpah pada satu wadah ekonomi bernama pasar. Kendaraan umum mengangkut satu persatu para pembeli dan juga membawa pulang barang belian.

Sayangnya, saya beberapa kali mendengar bahkan pernah menyaksikan, dari pasar ini terjadi keributan antar pemuda karena salah seorang dari mereka sedang teler berat. Beberapa polisi harus berjaga-jaga di Pasar demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tapi denyut warga, geliat pasar memang selalu sarat tantangan dan hal-hal baru. Salah satunya adalah benturan nilai-nilai. Adab-adab pergaulan yang berbeda antara pendatang dan warga “lama” kerap menjadi pemicu benturan horizontal (dan kerap didramatisasi juga). Pasar memang layak menjadi indikator kemajuan desa sekaligus wajah “gradasi” desa itu sendiri, gradasi perilaku hingga cara pandang pada orang sekitar. Ini bisa dipahami karena di pasar, indikator kepemilikan dan status sosial kerap dipamerkan. Uang dan Produk!

Fenomena sosial seperti itu sebenarnya dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia, karena saat ini nyaris tidak ada lagi wilayah yang benar-benar “murni” lokal. Lokal dalam artian suatu komunitas yang tunggal berdasarkan asal usul, agama dan tatakrama pergaulan.

Hingga tahun 2004 saya mampir lagi di salah satu pos pengamanan dan bercengkerama dengan warga. Tepat di lokasi saat Dandang rusuh itu. Kali ini, suasana keakraban sangat terasa. Sekilas kawasan itu terbilang sepi, tapi jika berbelok ke dalam lelorong jalan kecil terdapat beberapa rumah warga yang mulai memadat. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah petani kakao namun tidak sedikit juga yang mempunyai lahan persawahan produktif.

Desa Dandang adalah desa yang dinamis. Warga sangat bergantung pada kemurahan sumberdaya alam. Namun demikian, revitalisasi nilai-nilai sosial sepertinya sedang menjadi pertaruhan, antara memaksimalkan manfaat hasil bumi (ekonomi) dengan menjaga nilai solidaritas lokal (socio-cultural).

Pada wilayah kompleks seperti Luwu Raya itu, dibutuhkan fasilitasi yang berimbang dan humanis. Sekat-sekat yang terbangun karena intervensi politik “sektarian” (melalui partai dan warna baju) mesti diantisipasi dengan dialog dan tawaran nilai-nilai sosial praktis, katakanlah melalui kegiatan gotong royong dan mencairkan kebekuan dengan kerja-kerja kolektif.

Sebenarnya, waktu dan ruang telah mengantarkan warga pada wujud solidaritas dan pentingnya saling menghargai. Sikap merasa lebih berderajat atas warga lain perlu ditanggalkan dalam pergaulan sosial. Kisruh “kecil” di Desa Dandang seperti diberitakan di paragrap pertama, setidaknya bisa dimediasi jika akar permasalahannya bisa dimatikan.

Berkaca dari kasus Dandang, sebenarnya merupakan pesan penting bagi para pemangku kepentingan di sana maupun desa lainnya di jazirah Luwu, baik dalam masyarakat itu sendiri maupun administratur pemerintahan untuk tanggap pada segala kecenderungan perubahan di desa. Sistem sosial kemasyarakatan di desa mesti dibangun lebih komunikatif, tentu saja dengan pendekatan dan bangunan kapasitas pada diri dan komunitas dalam masyarakat.

Persuasi pada tokoh kunci dan pengayaan kerjasama sosial harus selalu diupayakan baik oleh administratur desa maupun pihak berwenang lainnya. Ini penting sebagai dasar bagi pembuatan keputusan di desa yang sifatnya mengikat. Secara elaboratif, para penganjur pemberdayaan seperti LSM dan Partai Politik layak terlibat pada ranah seperti ini. Mereka dapat menjadi simpul sekaligus pendorong partisipasi warga.

Sebenarnya, selama lalu lalang di wilayah Sabbang itu bahkan hingga tahun 2005, termasuk di Desa Dandang, saya tidak melihat alasan untuk menjadi takut berkenalan dengan warga. Banyak warga yang memanfaatkan lahan depan rumah mereka menjual durian, buah langsat hingga rambutan. Wanita-wanita yang sedari pagi menjaga buah jualannya, para lelaki tua yang menjaga biji kakao jemurannya serta kanak-kanak yang bermain riang di teras rumah yang lapang.

Pada berbagai kasus yang terbaca dari konflik sosial tersebut, hampir sebagian besar dipicu oleh ketersinggungan ego karena ulah pemuda dengan egonya yang lain, yang sedang tidak “waras” alias mabuk. Praktis tidak pernah terjadi keributan pada warga yang ulet dan giat bekerja di kebun atau lahan produktif mereka. Keributan selalu bermula pada “persimpangan” jalan dan “persenggolan” ego.

Di sana pintu masuk informasi, gaya hidup dan barang additif yang buat warga penasaran untuk mencobanya semakin terbuka lebar hingga ke desa-desa pedalaman. Jika dulu warga menyulin nira untuk dijadikan tuak, itu hanya demi mempermudah mereka tidur untuk kembali segar saat pagi hari. Tapi kini, pohon nira dan jenis palem produktif telah habis, yang datang para sales pabrikan minuman keras tanpa kontrol. Jika ini yang semakin marak, lalu siapa yang paling bertanggungjawab?

Potensi konflik seperti tersebut di atas, tidak terkait dengan katakanlah, tingkat pengangguran pemuda yang selalu dijadikan alasan oleh para “wakil rakyat”. Hal ini karena lahan produksi dan pilihan untuk memanfaatkan hasil bumi masih terbuka luas. Kuat dugaan karena tidak berjalannya komunikasi atau dialog sosial diantara warga.

Pada kondisi ini, elemen-elemen seperti tokoh adat atau tetua kampung layak mengeluarkan pendapat dan menawarkan bentuk sanksi sosial bagi yang melanggar perjanjian. Jika elemen seperti tersebut ini tidak mampu menjalankan lagi fungsinya tentulah akan sangat mengkhawatirkan. Persoalannya, masih adakah tetua desa yang mau didengar petuahnya di tengah gempuran modernitas dan batasan administratif yang semakin elitis itu?

Advertisements

About reefberry

orang biasa
This entry was posted in Budaya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s